Presiden Uruguay, José Mujica, kini mendapat sebutan "el presidente mas pobre" atau "presiden termiskin."
Presiden
berusia 77 tahun itu mengakui pada koran Spanyol El Mundo bahwa dia
menyumbangkan hampir semua gaji presidennya, sehingga ia menjadi
presiden termiskin atau seperti disebut Univision, presiden paling murah
hati di dunia.
Mujica mengatakan dia menerima gaji $12.500 sebulan atau Rp 118,9 juta namun hanya ia simpan $1250 atau Rp 11,89 juta. "Saya cukup dengan jumlah itu; saya harus mencukupkan diri dengan jumlah itu karena banyak orang Uruguay yang hidup dengan lebih sedikit dari jumlah itu."
Mujica dan istrinya, yang seorang senator dan juga menyumbangkan gajinya, tinggal di sebuah peternakan di Montevideo. Pengeluaran terbesarnya adalah sebuah mobil Volkswagen Beetle, dengan harga $1945 (Rp 18,5 juta).
Di bawah pimpinan mantan pejuang gerilya ini, yang terpilih pada 2010 sebagai anggota dari koalisi sayap kiri, Uruguay menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Amerika Selatan.
Mujica tak punya rekening bank dan tak punya hutang, dan ia menikmati salah satu hal yang tak bisa dibeli uang: persahabatan dengan anjingnya, Manuela.
Orang Uruguay ini bukanlah presiden pertama yang menyumbangkan gajinya. Presiden AS John F Kennedy yang berasal dari keluarga kaya menyumbangkan gajinya saat menjabat presiden, seperti juga Presiden Herbert Hoover. Hoover yang tumbuh kecil miskin memutuskan untuk tak pernah menerima uang dari pelayanan publik, sehingga ia tak akan bisa dituduh korupsi.
Mujica mengatakan dia menerima gaji $12.500 sebulan atau Rp 118,9 juta namun hanya ia simpan $1250 atau Rp 11,89 juta. "Saya cukup dengan jumlah itu; saya harus mencukupkan diri dengan jumlah itu karena banyak orang Uruguay yang hidup dengan lebih sedikit dari jumlah itu."
Mujica dan istrinya, yang seorang senator dan juga menyumbangkan gajinya, tinggal di sebuah peternakan di Montevideo. Pengeluaran terbesarnya adalah sebuah mobil Volkswagen Beetle, dengan harga $1945 (Rp 18,5 juta).
Di bawah pimpinan mantan pejuang gerilya ini, yang terpilih pada 2010 sebagai anggota dari koalisi sayap kiri, Uruguay menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Amerika Selatan.
Mujica tak punya rekening bank dan tak punya hutang, dan ia menikmati salah satu hal yang tak bisa dibeli uang: persahabatan dengan anjingnya, Manuela.
Orang Uruguay ini bukanlah presiden pertama yang menyumbangkan gajinya. Presiden AS John F Kennedy yang berasal dari keluarga kaya menyumbangkan gajinya saat menjabat presiden, seperti juga Presiden Herbert Hoover. Hoover yang tumbuh kecil miskin memutuskan untuk tak pernah menerima uang dari pelayanan publik, sehingga ia tak akan bisa dituduh korupsi.
Akankah pemimpin kita mengikuti jejak presiden Uruguay ini???
Sumber: Yahoo (berita), Wikipedia (foto)
Catatan:
Indonesia sebenarnya punya contoh keteladanan seperti ini. Misalnya saja: Jokowi (silakan klik: Jokowi Tidak Ambil Gaji Selama Menjabat Walikota Solo). Jadi bukan hanya 90%, malah 100%. Masalahnya, apakah ada yang mau meniru keteladanan ini?
Sebenarnya berlebihan kalau berharap pejabat lain di negeri ini meneladani yang dilakukan Jokowi (tidak ambil gaji). Silakan ambil gaji. Masih kurang? Silakan ambil semua fasilitas (tunjangan jabatan). Nah... yang lain (yang bukan hak-nya) jangan diambil alias jangan korupsi. Kalau bisa seperti ini saja, wuah... rasanya sudah luar biasa. Semua pungutan tak resmi yang membebani rakyat tidak ada. Buat KTP cukup 1 jam, biaya cukup 5 ribu. Begitu juga urusan segala dokumen. Semuanya mudah, persyaratannya ditulis dengan jelas, waktu penyelesaiannya juga jelas. Adakah yang berani mempersulit? Lapor dan yang bersangkutan dicopot. Pemimpin tidak akan segan mencopot bawahannya yang nakal karena beliau bersih.
Bukan hanya biaya jadi lebih terjangkau, hasil yang didapat rakyat pun lebih sesuai. Bila ada bantuan untuk rakyat, jumlah uang atau kualitas barangnya sama dengan yang dianggarkan. Dianggarkan tiap kepala dapat Rp 100.000, yang sampai ke rakyat memang Rp 100.000 (bukan berkurang karena tiap bagian mengambil sedikit untuk kantong sendiri). Kualitas barang pun demikian. Bila beras yang akan dibagikan kualitas No. 2, yang diterima rakyat pun kualitas No. 2, bukan No. 3, No. 4, atau lebih jelek lagi.
Buat para pimpinan daerah lain (dari Bupati sampai Gubernur), tidak perlu malu. Ayo jadwalkan studi banding. Tidak perlu ke Uruguay, cukup ke Solo atau ke DKI Jakarta. Datang sendiri saja, tidak perlu bawa istri (atau suami bila pejabatnya wanita). Tidak perlu waktu lama kok. Hanya mendatangi beberapa kantor pemerintahan (tidak perlu susun jadwal wisata, entah wisata kuliner atau wisata belanja).
Catatan:
Indonesia sebenarnya punya contoh keteladanan seperti ini. Misalnya saja: Jokowi (silakan klik: Jokowi Tidak Ambil Gaji Selama Menjabat Walikota Solo). Jadi bukan hanya 90%, malah 100%. Masalahnya, apakah ada yang mau meniru keteladanan ini?
Sebenarnya berlebihan kalau berharap pejabat lain di negeri ini meneladani yang dilakukan Jokowi (tidak ambil gaji). Silakan ambil gaji. Masih kurang? Silakan ambil semua fasilitas (tunjangan jabatan). Nah... yang lain (yang bukan hak-nya) jangan diambil alias jangan korupsi. Kalau bisa seperti ini saja, wuah... rasanya sudah luar biasa. Semua pungutan tak resmi yang membebani rakyat tidak ada. Buat KTP cukup 1 jam, biaya cukup 5 ribu. Begitu juga urusan segala dokumen. Semuanya mudah, persyaratannya ditulis dengan jelas, waktu penyelesaiannya juga jelas. Adakah yang berani mempersulit? Lapor dan yang bersangkutan dicopot. Pemimpin tidak akan segan mencopot bawahannya yang nakal karena beliau bersih.
Bukan hanya biaya jadi lebih terjangkau, hasil yang didapat rakyat pun lebih sesuai. Bila ada bantuan untuk rakyat, jumlah uang atau kualitas barangnya sama dengan yang dianggarkan. Dianggarkan tiap kepala dapat Rp 100.000, yang sampai ke rakyat memang Rp 100.000 (bukan berkurang karena tiap bagian mengambil sedikit untuk kantong sendiri). Kualitas barang pun demikian. Bila beras yang akan dibagikan kualitas No. 2, yang diterima rakyat pun kualitas No. 2, bukan No. 3, No. 4, atau lebih jelek lagi.
Buat para pimpinan daerah lain (dari Bupati sampai Gubernur), tidak perlu malu. Ayo jadwalkan studi banding. Tidak perlu ke Uruguay, cukup ke Solo atau ke DKI Jakarta. Datang sendiri saja, tidak perlu bawa istri (atau suami bila pejabatnya wanita). Tidak perlu waktu lama kok. Hanya mendatangi beberapa kantor pemerintahan (tidak perlu susun jadwal wisata, entah wisata kuliner atau wisata belanja).
