Mendagri: Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan Ditanggung APBN
Jakarta (Antara) - Seluruh kegiatan administrasi
kependudukan di daerah akan ditanggung oleh APBN sehingga pemda tidak
lagi mengalokasikan anggaran untuk pembuatan KTP, KK, dan surat
kematian, kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Minggu
malam (8/12).
"Larangan pemungutan biaya yang semula hanya untuk penerbitan KTP elektronik kini menjadi berlaku untuk semua dokumen kependudukan, seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak, sehingga bagi kabupaten-kota yang saat ini masih memungut biaya (terhadap pelayanan tersebut) harus segera menyesuaikan," kata Gamawan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013.
Pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminduk tersebut akan mulai berlaku saat APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan.
"Pendanaan dengan APBN ini akan diupayakan melalui APBN-Perubahan Tahun 2014. Maka untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan dicarikan dana APBNP tersebut, kegiatan dan program adminduk masih dibebankan kepada APBD kabupaten-kota," jelas Mendagri.
Pembiayaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan di tingkat provinsi, lanjut Mendagri, dibebankan melalui dana dekonsentrasi, sedangkan di tingkat kabupaten-kota melalui Tugas Pembantuan (TP).
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu khawatir mengenai anggaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (adminduk), sehingga diharapkan pelayanan tersebut di daerah menjadi optimal.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya Kemendagri untuk memberikan pelayanan adminduk secara gratis di seluruh daerah, yang diatur dalam perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Bagi aparat Pemerintah yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.(rr)
Sumber: Yahoo News
"Larangan pemungutan biaya yang semula hanya untuk penerbitan KTP elektronik kini menjadi berlaku untuk semua dokumen kependudukan, seperti KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak, sehingga bagi kabupaten-kota yang saat ini masih memungut biaya (terhadap pelayanan tersebut) harus segera menyesuaikan," kata Gamawan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013.
Pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminduk tersebut akan mulai berlaku saat APBN-Perubahan 2014 disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan.
"Pendanaan dengan APBN ini akan diupayakan melalui APBN-Perubahan Tahun 2014. Maka untuk awal tahun 2014 sampai dengan disetujui dan dicarikan dana APBNP tersebut, kegiatan dan program adminduk masih dibebankan kepada APBD kabupaten-kota," jelas Mendagri.
Pembiayaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan di tingkat provinsi, lanjut Mendagri, dibebankan melalui dana dekonsentrasi, sedangkan di tingkat kabupaten-kota melalui Tugas Pembantuan (TP).
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak perlu khawatir mengenai anggaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (adminduk), sehingga diharapkan pelayanan tersebut di daerah menjadi optimal.
Hal tersebut merupakan salah satu upaya Kemendagri untuk memberikan pelayanan adminduk secara gratis di seluruh daerah, yang diatur dalam perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
"Perubahan UU tersebut sangat mendasar, sehingga implementasinya memerlukan perubahan pola pikir dari para penyelenggara dan pelaksana sampai kepada operator pelayanan administrasi kependudukan, selain juga perubahan pola pikir masyarakat," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Bagi aparat Pemerintah yang meminta biaya kepada masyarakat terhadap pelayanan tersebut, maka bisa diancam dengan pidana kurungan dua tahun penjara atau denda seberat-beratnya Rp25 juta.(rr)
Sumber: Yahoo News
Anda masih diminta bayaran??? Laporkan pada pimpinan di daerah Anda. Sekarang zaman teknologi informasi. Penulis yakin, pimpinan di daerah Anda punya account Twitter. Twit saja dan infokan, di kelurahan anu buat KTP disuruh bayar sekian. Jika pemimpin Anda adalah pemimpin yang jujur (antikorupsi seperti yang ia kampanyekan, dan tentu ia tidak menerima se-sen pun "setoran" dari pungli pembuatan dokumen kependudukan ini), pasti beliau akan menindak PNS nakal yang masih ingin pungli.
Pilihan beliau ada 2: nama baik atau uang? Kalau beliau tidak pernah menerima upeti dari bawahannya, pasti beliau akan "bersihkan" PNS yang nakal. Buat apa bela mereka yang salah, serupiah pun ia tidak terima uang hasil pungli tersebut. beliau pasti pilih nama baik. Nama beliau akan harum sebagai pejabat antikorupsi, pilkada selanjutnya dipastikan akan menang lagi. Dan yang terpenting, "tabungan kebaikan" beliau untuk kehidupan nanti (kehidupan sesudah mati) pasti akan banyak, surga akan menanti.
Sebaliknya, jika laporan Anda tidak ditindaklanjuti? Silakan berpikir sendiri...
Anda juga bisa lapor ke sini (silakan klik): www.lapor.ukp.go.id
Ini contoh laporan yang masuk ke sana (silakan klik): Buat KTP Diminta Bayar
Pilihan beliau ada 2: nama baik atau uang? Kalau beliau tidak pernah menerima upeti dari bawahannya, pasti beliau akan "bersihkan" PNS yang nakal. Buat apa bela mereka yang salah, serupiah pun ia tidak terima uang hasil pungli tersebut. beliau pasti pilih nama baik. Nama beliau akan harum sebagai pejabat antikorupsi, pilkada selanjutnya dipastikan akan menang lagi. Dan yang terpenting, "tabungan kebaikan" beliau untuk kehidupan nanti (kehidupan sesudah mati) pasti akan banyak, surga akan menanti.
Sebaliknya, jika laporan Anda tidak ditindaklanjuti? Silakan berpikir sendiri...
Anda juga bisa lapor ke sini (silakan klik): www.lapor.ukp.go.id
Ini contoh laporan yang masuk ke sana (silakan klik): Buat KTP Diminta Bayar
Baca juga: Sudah Saatnya Pejabat Tidak KORUPSI
Buat para pemimpin di negeri ini, yang gembar-gembor akan memberantas korupsi saat kampanye dan jika Anda mengaku peduli rakyat, ingin sejahterakan rakyat dan aneka promo baik-naik, satu hal saja lakukan secara nyata. Pasang di instansi yang bersangkutan spanduk besar dengan tulisan:
Pembuatan Dokumen Kependudukan GRATIS
Jika Petugas Meminta Bayaran, Hubungi: XXXX
Cantumkan juga info ini di situs resmi instansi dan situs pimpinan daerah, jelaskan apa saja persyaratan yang dibutuhkan, maksimal waktu pengerjaan, dan biaya (jika memang ada yang harus bayar). Cantumkan nomor ponsel Anda, email, account Twitter, dan FB Anda. Setiap ada laporan masuk, segera tindak lanjuti. Dengan demikian, tidak ada lagi PNS (petugas) yang berani nakal.
Anda akan berantas korupsi, jelas Anda tidak ikut korupsi. Kalau Anda tidak terima upeti serupiah pun, masa' Anda akan membiarkan bawahan Anda menyengsarakan rakyat dan merusak reputasi Anda???
Semoga rakyat Indonesia semakin sejahtera dengan lahirnya pemimpin-pemimpin yang amanah. Merdeka...
Posting Komentar