Caleg Demokrat Kampanye Ajak Warga Bilang 'Jokowi Jelek'





MERDEKA.COM. Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Hasnaeni berkampanye di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, RT6/RW8, Senen, Jakarta pusat. Tidak hanya membagikan uang, si 'Wanita Emas' ini juga membagi-bagikan kerudung.

Bahkan, caleg untuk daerah pemilihan 2 Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini juga berjalan berkeliling kampung. Lucunya, bersama warga yang kebanyakan anak-anak, Hasnaeni sempat berjalan mundur kala keliling kampung.

Menurutnya, berjalan mundur mencerminkan Jakarta di bawah pimpinan Joko Widodo alias
Jokowi. "Karena saya melihat di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta (Jokowi) tidak terbebas dari banjir bahkan ada ketimpangan sosial. Gubernur malah jadi presiden. Makanya saya jalan mundur," kata Hasnaeni di Jakarta, Rabu (26/3).

Tidak hanya menyindir, Hasnaeni juga mengajak warga Kampung Pulo Dalem untuk benci
Jokowi. "Benci sama Jokowi nggak?" tanya Hasnaeni.

"Betuullll...," jawab warga sambil teriak.

Bahkan, Si 'Wanita Emas' ini juga mengajak warga untuk meneriaki 'Jokowi Jelek'. "Bilang
Jokowi jelek!" ajaknya.

"Jokowi jelek,
Jokowi jelek," seru warga yang mayoritas diisi anak-anak.

Pantauan merdeka.com, banyak anak-anak yang mengikuti kampanye ini. Bahkan ada seorang anak bernama Desi terluka kakinya akibat desak-desakan. Selain itu, jalan sekitar juga mengalami kemacetan.

Sumber: Yahoo News

Baca juga berita lain tentang Hasnaeni (klik saja):

  1. 3 Caleg ini Mengejek Jokowi
  2. Hasnaeni 'Wanita Emas' Sebut Uang untuk Partai Pendukung Capai Miliaran
  3. Pembagian Angpau Caleg Demokrat di Menteng Ricuh
  4. Sebar Uang dan Asap Rokok, Hasnaeni Merasa Bisa Beli Nurani Rakyat


Hari Gini, Anda Masih RASIS???

Sebenarnya penulis agak segan menulis artikel yang terkait dengan SARA (Suku Agama Ras Antargolongan). Soalnya hal ini adalah hal yang sangat sensisitf dan bisa berakibat fatal.

Tapi ada perasaan ingin berbagi pandangan tentang hal ini. Sebelumnya penulis sudah pernah menulis artikel berjudul (silakan klik) "Kita Tidak Bisa Memilih..."

Sebelum "diskusikan hal ini" (sebelum Anda melanjutkan membaca artikel ini), sebaiknya kita sepakat dulu hal mendasar tentang ini. 

Ibarat ingin bermain sepak bola bersama, kita harus sepakat dulu semua peraturan sepak bola yang berlaku. Misalnya hanya kiper yang boleh menyentuh bola dengan tangan. Kalau tidak ada kesepakatan, bagaimana kita bermain? Anda yang bukan kiper menyentuh bola, penulis sebut pelanggaran, padahal menurut Anda itu tidak melanggar aturan. Kacau jadinya.

* * * * *
Yang penulis tahu, kita tidak bisa memilih kelahiran kita (lahir sebagai suku apa, di negara mana, di keluarga beragama apa, di keluarga kaya atau miskin, lahir normal atau memiliki keterbatasan,...). Apakah Anda sependapat? Jika ya, silakan lanjutkan, jika tidak, sebaiknya Anda tak perlu baca lagi artikel ini. 

Nah dari pernyataan di atas yang kita sepakati bersama, penulis tidak habis pikir dengan orang-orang yang masih berpikiran rasis (membenci orang karena ras-nya). Termasuk juga membenci orang karena agama-nya, bukan karena perilaku orang tersebut.

Jika Anda sepakat bahwa kita semua tidak bisa memilih kelahiran kita (jika bisa memilih, penulis yakin, tak ada orang yang memilih terlahir sebagai) orang:

  1. yang memiliki keterbatasan tubuh, 
  2. di keluarga dengan ras/ suku minoritas (Anda lahir di negara R yang mayoritas suku R, sedangkan Anda suku S)
  3. di keluarga beragama minoritas (Anda lahir di negara T yang mayoritas beragama T, sedangkan Anda beragama U)

Nah... mengapa kita harus membenci orang suku X atau agama X? Bagaimana jika Anda yang terlahir di suku X dan agama X tersebut? 

Sangat tidak adil jika Anda membenci, mengucilkan, memusuhi,... seseorang, semata-mata karena agama, ras/suku orang tersebut (yang kita sepakati bersama itu tidak bisa dipilih).

Yang penulis yakini, semua agama mengajarkan kebaikan. Jalankan ajaran agama masing-masing, hormatilah agama (juga suku/ras) lain.

Nilai paling hakiki terhadap seseorang adalah perbuatannya. Anda masuk surga atau neraka, bukan karena agama Anda, bukan karena suku/ ras Anda tapi karena perbuatan Anda.

Anda yakin jika sesorang beragama X (mungkin dalam menjalankan ritual ibadahnya dia sangat khusuk) tapi dalam perbuatan sehari-harinya ia melakukan segala kejahatan (korupsi merampok, mencuri, membunuh, memfitnah,...) ia akan tetap masuk surga? 

Kalau jawabannya TIDAK, artinya Anda sepakat bahwa seseorang masuk surga atau neraka bukan karena agamanya.

Kalau jawabannya YA, penulis mempertanyakan pikiran Anda. Agama mana yang menjamin seseorang tetap masuk surga meski ia selalu melakukan kejahatan???

Begitu juga tentang suku/ ras. Adakah Anda sepakat jika seseorang terlahir sebagai suku O atau ras O, dia pasti masuk surga meski selalu melakukan kejahatan seumur hidupnya?

* * * * *

Jangan benci atau memusuhi seseorang karena ia lahir sebagai suku/ ras tertentu, jangan benci atau memusuhi seseorang karena ia beragama tertentu karena itu "takdir" yang harus diterimanya sejak lahir. Ia (termasuk kita semua) juga tidak bisa memilih itu. 

Dengan dasar pemikiran yang sederhana seperti ini saja, seharusnya kita semua sepakat bahwa kita seharusnya menilai seseorang dari perbuatannya, bukan embel-embel yang lain.

Kalau sudah sampai di penghujung artikel ini (Anda tentu sudah sepakat karena Anda membaca dari awal hingga akhir), masih pantaskah Anda bersikap RASIS???

Mempermainkan Logika Berpikir

Saat membaca info di dunia maya atau menyaksikan berita di TV, kita dijejali dengan aneka argumen yang menyertai sikap seseorang. Ada yang relatif benar, tapi banyak juga yang tidak benar (setidaknya menurut logika berpikir penulis), tapi karena pintarnya orang yang ini memainkan logika, kita sering terkecoh dan "meng-amin-i" dan sependapat dengan apa yang dikatakannya.

Di dunia ini semuanya lengkap. Ada orang baik, ada orang jahat, ada siang ada malam, ada yang bekerja dengan tulus untuk kepentingan orang banyak, banyak yang bekerja demi kepentingan sendiri/ kelompok atau demi uang, ada yang jujur, ada yang pembohong, dan lain-lain.

Terkadang sulit melihat dengan jernih apakah orang tersebut tulus atau justru sedang memperalat kita (menghasut kita dengan cara memainkan logika sehingga kita terpedaya lalu ikut gerakan tersebut) yang sebenarnya semua ini demi kepentingan orang itu atau kelompoknya. Memang teramat sulit.

Misalkan saja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah. Semua tahu keberadaan PKL sering menyebabkan kemacetan dan kesan kumuh bagi wajah perkotaan. Maka tugas pemerintah adalah menertibkan. Penulis gembira dengan munculnya beberapa pemimpin daerah yang bagus dalam menata PKL. Sebelumnya PKL hanya "digebukin" dan tak mau tahu mereka harus berjualan di mana, mau hidup dari apa, dan sebagainya.

Sekarang, PKL ditata (direlokasi, disediakan lapak yang layak,...). Wajah kota jadi indah, PKL tetap bisa hidup layak.

Memang kita harus berpikir jernih. Ketika gerakan penataan PKL, sering muncul orang-orang yang "membela PKL" lalu menyodorkan "fakta" dan mempermainkan logika berpikir kita.

Mengapa pemerintah begitu kejam? Pemerintah hanya berpihak kepada orang kaya/ pengusaha. PKL tak boleh jualan di depan mal, di depan toko di jalan utama, di trotoar. PKL diusir ke tempat yang jauh dan sepi pembeli. Mengapa PKL dikejar-kejar, dilarang berjualan, padahal PKL melakukan pekerjaan halal. Daripada mereka menjadi maling, pencopet, perampok, pengedar narkotba, bukankah lebih baik mereka jadi PKL, dan seterusnya.

Sekilas kita menangkap, memang benar pembelaan orang-orang ini terhadap PKL. Tapi kita sering lupa, semua orang punya hak, tapi sebelumnya harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Dan jangan lupa, hak Anda tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Contoh sederhana adalah Anda menyalakan radio dengan suara sekencang-kencangnya. ketika tetangga protes, Anda bisa membela diri, saya menyalakan radio di rumah saya, radio ini milik saya, saya beli dengan uang hasil keringat saya sendiri, bukan uang hasil korupsi, radio ini bukan hasil curian, mengapa tetangga sewot? Ini 'kan hak saya?

Tapi tahukah Anda, hak Anda itu melanggar hak orang lain untuk hidup tenang? Seperti juga dengan kasus PKL tadi. PKL boleh mencari nafkah, itu hak setiap orang. Tapi bolehkah PKL berdagang di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki? Bolehkah PKL berjualan di depan toko atau mal? Bolehkah PKL mencari nafkah (itu hak asasi semua orang) dengan cara mengambil hak orang lain dan mengganggu kelancaran lalu lintas?

Mengapa pemerintah lebih membela pengusaha daripada PKL (rakyat kecil)? Bela dalam hal apa? Perjuangan perlu pengorbanan. Pengusaha beli tanah dengan lokasi strategis, membangun mal dengan biaya tak sedikit, ujungnya penyerapan tenaga kerja yang besar, memberi sumbangsih kepada negara dalam bentuk pajak yang besar, dan lain-lain. Apakah itu bukan hak mereka boleh berusaha dengan tenang? Mereka sudah melakukan hak (bayar pajak, mengurus IMB, dan lain-lain), lalu setelah selesai, mereka boleh melakukan usaha.

PKL ingin dapat lokasi strategis dan banyak pembeli, langsung jualan di depan toko/ mal. Kalau itu terjadi, bagaimana mal/ toko bisa bersaing? PKL hanya bayar uang keamanan (entah retribusi resmi dari pemerintah atau jatah preman), sementara pengusaha harus bayar pajak, listrik (AC, eskalator, lift, lampu, gaji karyawan, uang kebersihan, uang keamanan, gaji karyawan,...) yang semuanya tentu dibebankan ke harga jual barang. 

Lokasi baru untuk PKL sepi pembeli? Ya, semua perjuangan di awal memang berat. Anda sudah diberi fasilitas, kios gratis, lalu ada jalur transportasi ke sana, lama-lama juga akan ramai dan maju. Kita tak bisa ngotot membeli rumah kualitas real estate dengan segala fasilitas mewah (bebas banjir, lokasi strategis, keamanan 24 jam,...) dengan harga yang sama dengan harga rumah di kompleks perumahan biasa.

 * * * * *

Anda tahu bagaimana mahalnya harga barang di tempat wisata, bandara, restoran mewah, nite club,...? Anda masuk ke sana, Anda harus siap uang ekstra. Itu konsekuensi karena semua kemewahan dan fasilitas lebih di sana (termasuk sewa counter yang mahal), semua biaya itu akan dibebankan ke harga jual barang.

Itulah sebabnya di restoran, tempat wisata,... ada tulisan: Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. 

Dalam kasus PKL yang ditertibkan ini mirip dengan Anda masuk ke rumah makan mewah dengan membawa bekal dari rumah. Anda tanya, kalau cuci tangan di sini bayar berapa? "Gratis Pak" kata pelayan. Kalau tusuk gigi, tisu, air teh? "Gratis Pak" lanjut pelayan. Kalau ke toilet bayar berapa? "Gratis Pak" kata pelayan itu.

Nah...kalau begitu, saya minta air teh saja, saya sudah bawa bekal dari rumah. Anda bisa makan di meja dan kursi bagus, ruangan ber-AC, cuci tangan dengan sabun cair wangi, air bersih dari kran otomatis, mengeringkan tangan dengan tisu atau pengering tangan elekttronik, mengambil tusuk gigi dan tisu, ke toilet, bahkan sisa makanan Anda (bungkus nasi, tulang ayam,...) tinggalkan saja di meja, biar pelayan restoran yang akan membersihkannya. Semuanya GRATIS. Boleh seperti itu?

Atau Anda pedagang asongan, Anda masuk mal, tempat wisata, bandara, restoran mewah, nite club dan berjualan di sana. Jika Anda diusir, Anda teriak saja "Mencari nafkah itu hak asasi manusia. Mending saya jadi pedagang asongan daripada saya berbuat kriminal."

Ehm... logika berpikir kita terkadang bisa dimanipulasi "orang-orang pintar" yang memperalat kita untuk tujuan mereka (bukan membela kelompok tertentu) karena di balik itu ada kepentingan mereka sendiri.

Jangan mudah terpengaruh dengan provokasi hak asasi, daripada berbuat kriminal, dan hal lain, mari kita berpikir jernih. 

Ketika penulis menegur seorang Bapak yang merokok di ruang tunggu rumah sakit, ia juga berdalih, merokok itu hak asasi dia. "Ya sih..." itu memang dibeli dengan uang Anda sendiri, Anda yang hisap sendiri asapnya, tapi saya mohon, semua asap yang Anda hisap, jangan dikeluarkan lagi agar orang lain di sekitar Anda yang punya hak asasi menghirup udara segar tidak menghisap asap (racun) yang Anda keluarkan. 

Jokowi Masuk 50 Besar Pemimpin Top Dunia

Setelah sebelumnya Jokowi tercatat sebagai wali kota terbaik di dunia (urutan nomor 3) versi www.worldmayor.com kali ini capres dari PDIP ini termasuk dalam 50 Besar pemimpin Top Dunia versi majalah Fortune. 

Bukan berita hebat, berita biasa saja (mungkin muncul berbagai kritik seperti itu. Ini pasti hasil pencitraan media, hasil sogok, dan lain-lian. Bagi Jokowi Haters tentu begitu, apa pun hasil kerja Jokowi, selalu dipandang negatif. Sebaliknya, bagi Jokowi Lovers, itu sebuah bukti sosok pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Mau percaya, silakan. Tidak percaya? Silakan saja. Mungkin ada benarnya, media di Indonesia dan asing semua disuap atau ditipu atau disogok atau  apalah... oleh Jokowi. 

Hmmm... baru kali ini ada orang Indonesia yang segitu kaya dan hebatnya seperti Jokowi (meski tak termasuk 100 orang terkaya di Indonesia), ia mampu "menyogok" semua media (dalam dan luar negeri untuk menulis hal-hal baik tentang beliau). Konglomerat dan capres lain yang dikenal jauh lebih kaya daripada Jokowi pun tak mampu melakukannya.l

Jika ingin baca info selengkapnya, silakan klik: Liputan 6




Kapan Rakyat Boleh Melihat Raport Anggota Dewan???

Bagi penulis, anggota dewan yang terhormat di Senayan sana seperti anak kita. Kita biaya mereka (gaji mereka dari pajak yang dibayar rakyat) dan boleh dong... kalau kita tahu bagaimana nilai raport anak kita yang telah kita sekolahkan? Selama ini, kita hanya bayar uang sekolah saja tanpa tahu nilai raport-nya.

Atau bisa juga mirip pemilik perusahaan dan karyawan. Kita sebagai pemilik perusahaan, anggota dewan sebagai karyawan kita, yang kita tugaskan di gedung DPR. Seharusnsya kita diperbolehkan melihat "raport" yang berisi laporan kinerja karyawan kita selama 1 tahun. Jika kinerjanya bagus, tetap kita gaji dan kita tempatkan di gedung DPR untuk memperjuangkan aspirasi kita. Jika tidak, kita cari karyawan baru yang berkualitas lebih bagus. Bagaimana menurut Anda?

Seharusnya, setiap tahun media massa diberi nilai raport (laporan kinerja anggota dewan) selama 1 tahun untuk dimuat di koran/ majalah dan juga media online agar semua rakyat bisa tahu nilai anggota dewan yang mewakili mereka dan sudah mereka gaji. 

Ibarat anak kita yang bersekolah, sebagai orangtua, kita menerima raport (anak kita malah setahun 2 kali terima raport). Berapa nilai agamanya, nilai bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan lain-lain, juga nilai lain (berapa hari tidak masuk karena sakit, izin, atau alpa).

Selama ini, kita hanya bisa melihat "sebagian nilai" itu dari media massa. Misalkan:

  1. Saat sidang, seharusnya dihadiri 500 orang, yang hadir hanya 300 orang (banyak sekali kursi kosong).
  2. Foto atau tayangan TV, ketika sidang: ada yang asyik ngobrol dengan teman di sebelahnya, ada yang sibuk baca koran/ majalah, memainkan gadget-nya, tertidur, bahkan ada yang sempat-sempatnya menonton film porno dari gadget-nya.
  3. Ada yang ke luar negeri (konon katanya studi banding, tapi membawa anggota keluarga) tapi waktu yang digunakan lebih banyak untuk shopping dan pelesir daripada kerja.

Jika hal ini bisa terlaksana, tiap tahun kita bisa melihat nilai raport para anggota dewan yang terhormat, yang katanya menjadi wakil kita.

Dengan melihat raport-nya, nantai kita bisa tahu:
  1. Anggota dewan dari partai mana yang paling sering bolos saat sidang dan sebaliknya.
  2. Anggota dewan dari partai mana yang sedikit kerjanya dan sebaliknya.
  3. Anggota dewan mana yang rajin dan mana yang malas (ada nilai absensi/ kehadiran di sidang per orang). Ibarat sekolah, dalam setahun seharusnya 250 hari sekolah, kita bisa tahu berapa hari "anak kita" tersebut sekolah.
  4. Siapa saja 50 besar yang paling sering ikut sidang, 50 besar yang paling sering bolos.
  5. Siapa yang sering tidak masuk karena sakit, karena izin, karena alpa. Yang sering sakit, sebaiknya tak perlu dipilih lagi, cari anggota dewan yang lebih sehat. Yang sering izin untuk urusan keluarga atau bisnisnya, kita ganti dengan yang lain agar mereka bisa konsentrasi urus keluarga dan bisnisnya. Yang sering bolos/ alpa, jangan dipilih lagi. 

Dengan melihat raport ini, kita bisa menentukan mana anggota dewan yang layak untuk dipilih lagi dan mana yang "di-PHK" saja atau bila dianggap "anak kita", kita bisa menentukan apakah mereka harus di-Do (drop out) alias tak perlu disekolahkan lagi karena hanya menghabiskan biaya saja.

Selama ini, kita pilih hanya berdasarkan kenal atau tidak (sering muncul di TV atau iklan/ spanduk atau tidak). Kita tidak tahu hasil kerjanya. Atau yang parah, ada yang dipilih karena  suka membagikan uang... (money politic).

Bagaimana logika berpikir penulis? Wajar 'kan kita boleh tahu bagaimana kinerja mereka? Bagaimana komentar Anda??? 



Suara Rakyat, Suara Golkar???



Sekarang ini memang masa kampanye, tetapi penulis tidak ingin bicara pemilu atau kampanye. Penulis hanya membahas dari sisi bahasa.

"Suara Golkar, Suara Rakyat" begitu slogan partai berlambang beringin ini. Menurut penulis, semestinya slogan itu dibalik baru lebih manis dan memikat hati.

Slogan "Suara Golkar, Suara Rakyat" menurut penulis, lebih pada pendekatan "top down" dari atas ke bawah. Apa yang disuarakan Golkar, rakyat harus ikut. Misalkan pada masa Orba dulu, pemerintah menginginkan si X jadi gubernur Yogya, tak peduli rakyat Yogyakarta ingin Yogya dipimpin Sultan dan penerusnya,  maka rakyat pun bergejolak. Maka, rasanya slogan itu akan lebih pas dan mantap jika dibalik.
 
Jika dibalik "Suara Rakyat, Suara Golkar" artinya lebih mengena karena bersifat "bottom up" alias suara dari bawah atau akar rumput, lalu akan diwujudkan dan menjadi suara Golkar. Apa yang menjadi kehendak rakyat, maka Golkar akan mendengar aspirasi tersebut dan mewujudkannya.

Bagaimana???


Sumber foto: Golkar

Video Calon Presiden dari Partai Golkar

Saat penulis lagi berselancar di dunia maya, penulis menemukan berita menarik dari Yahoo News (yang mengutip dari Merdeka.com). Judul beritanya: "Beredar Video Ical, Aziz dan Duo Zalianty pelesiran ke Maladewa"

Anda yang tertarik dengan berita tentang calon presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie, anggota Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, artis Marcella Zalianty dan Olivia Zalianti ini, silakan klik tautan di bagian akhir tulisan ini. 

Sekarang penulis hanya akan memasang 3 video yang ada di berita tersebut. Selamat menyaksikan... 

Info terbaru, video yang bersumber dari tempat penulis mengutip (Merdeka) ternyata sudah diblokir. 

Silakan Anda klik tautan berikut (warna biru, merah, atau hijau) jika ingin menyaksikan video tersebut: Lihat Video Ini

 (yang di bawah ini hanya fotonya, bukan video)







Sumber: Yahoo News


Berikut 3 komentar pembaca atas penjelasan tentang video tersebut.

 Untuk memperbesar tampilan, silakan klik pada gambar






Sumber komentar:  Ini Jawaban Ananda Mikola Saat Diajak Olivia Zalianty ke Maladewa Bareng ARB

Harga Kursi DPR Paling Murah Rp 1,18 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Modal besar bisa jadi salah satu syarat menjadi anggota legislatif. Harga satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata sangat mahal, kisarannya  Rp 1,18 miliar hingga Rp 4,6 miliar.

Harga itu didapat berdasarkan penelitian dari Lembaga Policy Research Network (PRN) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) yang menghitung biaya komponen sebagai investasi politik. Komponen-komponen yang dihitung adalah alokasi untuk percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media, serta pengerahan massa.

Peneliti LPEM FEUI, Teguh Dartanto, mengatakan harga sebesar itu dianggap wajar, karena akan tertutupi dari pemasukan bila sudah menjadi anggota DPR.

"Harga itu wajar, tetapi ini bisa jadi berbahaya juga nantinya. Jika para caleg sudah terpilih menjadi anggota dewan, mereka bisa saja berusaha untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan,” ujarnya.

Kepala Kajian Kemiskinan Dan Pembangunan LPEM FEUI ini menambahkan, jika ada caleg yang mengeluarkan dana kampanye di atas Rp 4,6 miliar sudah pasti akan berusaha balik modal dengan cara apa pun. 

“Ada caleg yang mengeluarkan anggaran diatas Rp 6 miliar, padahal dengan dana sebesar itu, belum tentu juga menjamin bahwa caleg akan terpilih. Ini menjadi tidak rasional, karena dari mana dia akan bisa menutup pengeluaran saat kampanye. Ini mempunyai kemungkinan saat dia terpilih sebagai anggota DPR menjadi koruptor. Ini harus dicurigai,” katanya.

Teguh menambahkan, untuk pemilu ke depan, sebaiknya dana kampanye pemilu para caleg dibatasi sehingga mudah pengawasannya. 

“Untuk pemilu akan datang dana kampanye sebaiknya dibatasi. Ini akan menciptakan etika politik yang sehat, mudahnya pengawasan dan memperkecil kemungkinan anggota DPR korupsi untuk mengembalikann dana kampanye,” paparnya.

Caleg DPR RI Partai Golkar dari Dapil 1 DKI Jakarta, Muhammad Fahreza Sinambela mengatakan hingga selesai kampanye diperkirakan dana yang akan dikeluarkan hingga Rp 600 juta untuk kampanye di 10 kecamatan. 

“Sampai sekarang sudah keluar sekitar Rp 370 juta, diperkirakan hingga selesai pemilu sekitar Rp 600 juta. Dana tersebut digunakan untuk belanja atribut seperti stiker, banner, kartu nama, sosialisasi dengan warga,” ujarnya.

Reza menambahkan, karena besarnya dana kampanye dirasakan perlu adanya uatu peraturan khusus untuk mengatur soal permodalan kampanye untuk caleg sehingga bisa menjamin transparansi dana dan juga sebagai tolok ukur yang tepat.

"Sangat diperlukan adanya batasan dana kampanye para caleg, supaya persaingan fair. Misalnya dana caleg Rp 1 miliar, maka semua partai akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apa yang dibutuhkan bisa dibeli dan yang tidak dibutuhkan bisa dihindari," ungkapnya.

Sumber: Yahoo News

Penulis tidak habis pikir, dengan modal sebesar itu, para caleg berani promosi akan jujur (tidak korupsi). Apa benar dengan hanya mengandalkan uang yang sah (gaji dan tunjangan) dan tidak menerima hal yang tidak sah bisa balik modal?

Apakah mungkin setelah gaji dan tunjangan dikurangi biaya hidup diri sendiri, anak, istri, dan lain-lain selama 5 tahun (masa jabatan), mampu menabung minimal Rp 1,18 miliar? Kalau mampu, itu baru balik modal. Selama 5 tahun "kerja keras" jadi anggota dewan memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak dapat apa-apa. Hanya balik modal saja (artinya "kerja keras" selama 5 tahun hanya mampu bertahan hidup dan membiayai hidup anak istri) sama sekali tidak punya tabungan. 

Kalau logika berpikir penulis, sayang sekali menghabiskan sekian banyak uang dan tenaga jika hanya balik modal (harap maklum, penulis tidak tahu berapa semua gaji dan tunjangan resmi anggota dewan).

Mungkin para pakar ekonomi bisa membuat kalkulasinya?

Penulis jadi heran melihat sekian banyak calon anggota legislatif rela berjuang sedemikian rupa (menghabiskan harta bahkan hutang) hanya untuk membela kepentingan rakyat. Sungguh mulia hati mereka... (jika benar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak ada niat untuk korupsi).

Banyak yang MAmpU, Hanya MAU atau Tidak MAU

Ketika Jokowi-Ahok terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ada pro dan kontra. Ada yang melecehkan dan menilai pasangan ini tak akan mampu mengurus Jakarta. Jakarta bukan Belitung, Jakarta bukan Solo.

Memang Jakarta berbeda dari kota asal pasangan yang dipercaya memimpin Jakarta ini. Kita berikan waktu dan dukung mereka untuk menuntaskan masalah yang sudah menumpuk dan parah ini (tumpukan masalah dari zaman gubernur sebelumnya).

Bagi penulis (mungkin berbeda menurut Anda), cara mereka bekerja sebenarnya tidak ada yang istimewa. Hanya menjalankan aturan yang sudah ada dan sudah diketahui semua gubernur (bahkan mungkin semua rakyat Indonesia).

Tidak boleh korupsi. Kita semua sudah tahu itu. PNS harus bekerja melayani rakyat dan bukan minta dilayani. Kita sudah tahu itu. Datang bekerja tepat waktu (bahkan sebelum jam masuk kerja), tidak menghilang setelah isi daftar hadir, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tidak mempersulit segala sesuatu urusan birokrasi yang sebenarnya mudah. Kita semua sudah tahu itu.

Apa yang istimewa? Tidak ada. Yang membuat kinerja mereka terlihat istimewa adalah kinerja pejabat sebelumnya yang banyak berteori tapi sulit menjalankannya. Bilang antikorupsi, tapi saat korupsi ada dan nyata terjadi, tidak ambil tindakan nyata.

Jalanan tidak boleh dipakai untuk berjualan para PKL. Kita semua tahu itu. Tapi mengapa selama ini PKL di Tanah Abang tidak bisa ditertibkan? Entah di mana letak kesalahannya. Kalau dibilang tidak tahu, rasanya mustahil. Petugas (satpol PP ada), bahkan bila kurang bisa minta bantuan polisi dan TNI. 

Bukankah PKL itu manusia biasa yang sebenarnya bisa diatur jika pemimpinnya bijak? Mereka (PKL) bukanlah gangster atau teroris yang bekerja sembunyi-sembunyi,  bersenjatakan senjata otomatis dan bom serta tak mau mengerti. Masa' pemerintah yang diberi kuasa menertibkan PKL yang melanggar peraturan bisa kalah? 

Nyatanya sekarang di masa Jokowi-Ahok PKL di Tanah Abang bisa ditertibkan. Hanya memanusiakan manusia. Bukan main pukul dan usir PKL (tidak boleh mencari nafkah). Ditertibkan (dipindahkan ke tempat yang telah disediakan agar tak mengganggu kelancaran lalu lintas). 

Contoh sederhana lainnya. Waduk di Jakarta yang tak terpelihara (penuh sampah, jadi pemukiman). Rasanya mustahil jika pemimpin tidak tahu jika itu tanah negara dan tidak ada yang boleh mendirikan bangunan di sana. Masa' sih tidak tahu salah satu fungsi waduk untuk mencegah banjir? Masa' tidak tahu kalau waduk yang dangkal harus dikeruk agar bisa menampung air dalam jumlah besar?
 
Atau contoh lain. Pembersihan sampah dari sungai atau saluran air. Di banyak tempat, penulis melihat hal yang sama. Kotoran diangkat dari saluran air atau sungai, lalu dibiarkan berhari-hari tak diangkut. Kotoran jadi membuat jalan semakin sempit, terkena hujan kotoran akan masuk ke sungai dan saluran air lagi. 
Tidak banyak yang melakukan hal yang sudah diketahui ini dengan benar. Sampah diangkat dari sungai lalu diangkut ke tempat pembuangan sampah. Semua orang tahu hal seperti ini (bukan pemikiran brilian). Kalau dipikir, urusan sederhana seperti itu, sebenarnya banyak yang MAmpU, hanya MAU atau tidak MAU

Dan... jangan tanya kepada penulis, mengapa mereka tidak MAU.

Itu logika berpikir penulis. Bagaimana menurut Anda?

Bagaimana Doa Orang-Orang Berprofesi Ini Ya?

Doa selalu berisi kata-kata yang baik, meminta sesuatu yang baik-baik. Doa bisa ditujukan buat orang lain maupun diri sendiri. Misalnya doa saat ulang tahun: Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan lain-lain. Bisa untuk teman yang sedang berulang tahun maupun untuk diri kita sendiri.

Sebaliknya sumpah (menyumpahi) berisi kata-kata yang kurang baik dan meminta hal-hal buruk pada orang yang dibenci. Sumpah biasanya ditujukan untuk orang lain (jarang untuk diri sendiri). Untuk diri sendiri biasanya untuk meyakinkan orang lain. Sumpah ini barang asli. Kalau palsu? Kalau palsu, biar saya ditabrak mobil deh.

Pedagang berdoa agar barang dagangannya laris (penjual kue, penjual pakaian, penjual ponsel, dan lain-lain). Penjual jasa berharap banyak pelanggan yang datang atau pengguna jasa menggunakan jasa mereka, mereka dapat uang (tukang cukur, tukang jahit, sopir taksi, dan lain-lain). 

Itu profesi yang "umum" karena penjual atau penawar jasa dan pengguna barang/ jasa itu sama-sama menikmati dan senang dengan barang atau jasa yang mereka dapatkan.

Nah... bagaimana jika ini profesi yang hidup justru dari penderitaan orang lain? Penjual peti mati, tukang tambal ban, dokter, toko obat/ apotek, penjual kain kafan, pembuat batu nisan, penggali kubur, dan sejenisnya. Hidup mereka justru dari "penderitaan" orang lain. 

Bagaimana ya doa mereka? Jika sudah seminggu lebih atau sudah sebulan lebih tak ada orang yang datang untuk membeli peti mati. Apakah penjual peti mati berdoa semoga cepat ada orang yang meninggal?

Entahlah... Entah apakah mereka berdoa seperti itu atau entah apakah ucapan itu termasuk berdoa atau menyumpahi...

Siapa yang Bangkrut??? Farhat Abbas Atau Ahmad Dhani???

Untuk memperbesar tampilan, silakan klik pada gambar:




Baca selengkapnya (klik saja):

  1. Farhat Abbas Bilang Ahmad Dhani Sudah Bangkrut, Honor Minta Bayar Dimuka
  2. Berjanji Beri Nafkah Rp 100 Juta Per Bulan Pada Nia Daniaty Jika Cerai, Farhat Abbas Cuma Sanggupi Rp 7 Juta (Dia Bangkrut?)
  3. Baca juga: Jadi Tersangka, Sekarang Farhat Abbas ‘Menjilat Pantat’ Ahmad Dhani  
  4. Baca juga: Foto Farhat Abbas Cium Regina di Dalam Lift

Bukan sekali ini saja Farhat Abbas sering berkicau hal yang kontroversi dan terkadang kicauan berbalik 180 derajat (kontras dengan pernyataan sebelumnya) seperti ini: 

Untuk memperbesar tampilan, silakan klik pada gambar:







 

Terhentinya Kicauan Presiden Republik Twitter Indonesia

Farhat Abbas Tutup Akun Twitter Karena Sering Dihujat?

FARHAT Abbas secara mengejutkan menutup akun twitter-nya, @farhatabbaslaw, sejak 6 Maret lalu.


"Saya sekarang berhenti (main twitter), berhenti dulu," ucapnya, saat dihubungi wartawan via ponselnya, Senin (10/3).


Ada dugaan, Farhat memutuskan untuk mengakhiri petualangannya di Twitter karena sering menerima hujatan dari masyarakat.


"Enggak ada kayak gitu. Enggak merasa ada hujatan juga. Pesan saya, saya akan menghancurkan lawan-lawan saya dengan kejujuran saya dan Aku Indonesia akan jalan terus. Yang menghujat saya di twitter itu lawan-lawan, dan saya akan hancurkan," tegasnya.


Dugaan lain, Farhat hendak menghilangkan bawang bukti terkait kasus hukumnya dengan musisi Ahmad Dhani. Ini juga dibantahnya. "Enggak ada hubungannya," pungkas Farhat. (ari/gur)

Sumber: Bintang 

Daftar Singkatan dan Akronim yang Keren

Bangsa Indonesia sangat produktif menciptakan singkatan dan akronim. Ada saja singkatan dan akronim baru bermunculan, baik yang resmi maupun yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Penulis sering membaca dan mendengar "kata-kata baru" lalu coba mencari tahu atau menebak sendiri apa sih arti "kata baru" tersebut. Misalnya mendengar kata "maksi"(maksi dulu ah...) ternyata akronim dari kata makan siang. Akronim seperti ini tidak termasuk kategori keren yang penulis maksudkan. Kata maksi (maksimal) berbeda arti dengan makan siang.

Nah di bawah ini penulis coba mengumpulkan aneka singkatan dan akronim (resmi ataupun tidak) yang keren. Keren yang penulis maksud adalah singkatan atau akronim itu mempunyai arti yang mirip dengan kata aslinya (meskipun kadang dibuat dengan agak dipaksakan) atau justru berbanding terbalik dengan kenyataan tapi "sangat pas" sebagai sindiran.

Kalau akronim menjadi sebuah kata seperti kata yang telah ada, namun artinya berbeda sama sekali dengan makna kata asli, tidak akan penulis cantumkan di sini (seperti kata "maksi" yang penulis contohkan tadi).


Urutan disusun secara alfabetis.
Singkatan:

  1. ATM =  Anjungan Tunai Mandiri (aslinya Automated Teller Machine)
  2. HAKIM = Hubungi Aku Kalau Ingin Menang (aslinya sebuah kata, bukan singkatan), ini jelas sindiran atas wajah dunia peradilan di negeri kita.
  3. KUHP = Kasih Uang Habis Perkara atau Karena Uang Habis Perkara (ini sebagai sindiran atas wajah dunia hukum kita,  singkatan resminya, KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
  4. PLN = Perusahaan Lilin Negara (istilah ini saya dengar awal tahun 1990-an dari dosen Ekonometrik saya, Kak Zul atau Zulkarnain Ishak, sebagai plesetan karena PLN sering "memadamkan" listrik)


Akronim:

  1. Benci =  benar-benar cinta (dalam kisah asmara, sering kali orang yang semula dibenci, justru berakhir menjadi pasangan). Anda pernah mengalami hal ini?
  2. Boling = bola gelinding (cabang olahraga ini, aslinya berasal dari kata bowling)
  3. Cekal = cegah dan tangkal
  4. Lapor = Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (ini tautan ke situsnya: (Lapor)
  5.  

Belum banyak yang berhasil penulis kumpulkan, tapi akan terus penulis tambahkan jika ada  (menemukan) singkatan atau akronim baru yang keren. Anda bisa ikut membantu dengan menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih...

Sudah Saatnya Pejabat Tidak KORUPSI

Zaman dulu (masa Orde Baru sampai awal Reformasi) korupsi merajalela. Sekarang ini, zaman sudah canggih, teknologi informasi berkembang pesat, seharusnya sudah bukan masa keemasan korupsi.

Mengapa? Karena teknologi informasi yang sudah begitu canggih, hampir setiap orang punya ponsel (plus berkamera). Pejabat yang bersih dan memang ingin melayani rakyat (bukan minta dilayani) seperti yang digembar-gemborkan saat kampanye, tentu juga punya account jejaring sosial (setidaknya punya account Twitter).

Dari pengamatan penulis, Twitter begitu efektif untuk komunikasi antara rakyat dan pemimpin mereka. Tidak ada protokoler, harus lapor sana-sini, isi buku tamu, menunggu sekian lama, atau dikibulin bahwa pejabatnya sedang tidak di tempat, dan lain-lain.

Begitu ada yang tidak beres, bisa langsung lapor. Saat itu juga laporan masuk ke pimpinan daerah tersebut. Ada jalan berlubang, ada PNS nakal yang meminta uang saat mengurus dokumen administrasi kependudukan yang seharusnya GRATIS, ada geng motor yang berbuat onar, ada yang membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Komunikasi 2 arah dapat berlangsung tanpa dibatasi ruang dan waktu. Efektif dan efisien.

Berikut beberapa twit berisi info, keluhan, pengaduan, dan jawaban tentang mahalnya biaya mengurus dokumen administrasi kependudukan.


 Untuk memperbesar tampilan, silakan klik pada gambar.

 
 
 
 





Jadi, rasanya bukan zamannya pemimpin tidak tahu keadaan di lapangan (semua warga bisa lapor). Bukan seperti zaman dulu, lapor ke kotak pos sekian via surat. Apa saja laporan yang masuk, tak ada yang tahu. Apakah surat laporan Anda sampai, tidak ada yang tahu. Apakah pejabat berwenang akan membaca surat kita atau surat itu "hilang' sebelum sampai ke tangan yang berwenang, juga tak ada yang tahu.

Kalau sekarang, laporan langsung masuk ke pimpinan dan bisa dibaca semua orang. Jika tidak ditindaklanjuti, ada banyak orang yang memantau.

Buat yang masih "nakal" dan ingin memeras rakyat, harap bertobatlah... Berhentilah sebelum tertangkap. Nafkahilah keluarga Anda dengan uang yang halal.

Ponsel sudah murah, Anda dengan mudah dilaporkan. Bukan soal korupsi saja, Anda buang sampah sembarangan saja, dengan sukarela warga memotret atau merekam aktivitas Anda dan menyebarkannya di media sosial dan YouTube. Para pemimpin juga diharapkan cepat merespon.

Soal tender pengadaan barang, anggaran, dan lain-lain, transparanlah. Jika bersih, kenapa harus takut? Pajang semua anggaran di situs resmi pemerintah, lakukan semua secara transparan. Pengadaan barang? Sebagai pembeli dengan jumlah besar, pemerintah punya peluang mendapatkan barang dengan harga termurah dan kualitas terbaik. 

Pemasok yang terpilih adalah yang menyediakan barang dengan kualitas bagus dan harga termurah (di antara semua pemasok), bukan yang berani memberi "uang pelicin" terbesar tapi harga dan kualitas jauh di bawah rata-rata.

Pemerintah bisa membeli langsung ke agen atau bahkan pabrik, mengapa harus lewat broker/ calo? Tidak punya informasi? Tanyakan saja pada Mbah Google, semua info ada di sana (internet).

Hidup hanya sekali. Sebagai bangsa Indonesia, kita semua punya agama. Sebagai orang yang beragama, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, kelak pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Dan... saat itu datang, kita tidak bisa menyuap Tuhan atau siapa pun kelak yang mengadili kita. Anda setuju???

Langkah transparansi yang paling mudah:
Khusus untuk mengurus dokumen apa pun, di setiap instansi wajib memajang tulisan: apa saja dokumen yang diperlukan, berapa biaya pembuatan, dan berapa lama waktu maksimal pembuatan.  Juga cantumkan hal ini di situs resmi instansi yang bersangkutan.

Jalur komunikasi via Twitter dipantau setiap hari. Jangan hanya memasang tulisan besar: Jangan mengurus dokumen melalui calo (tapi pada praktiknya, calo yang berkeliaran juga "orang dalam" dan tak mungkin mereka tidak tahu), urus lewat jalur biasa dipersulit. Lapor? Tidak ada tindak lanjut. Yang terpenting bukti, bukan hanya janji (slogan).
abcs