Mempermainkan Logika Berpikir

Saat membaca info di dunia maya atau menyaksikan berita di TV, kita dijejali dengan aneka argumen yang menyertai sikap seseorang. Ada yang relatif benar, tapi banyak juga yang tidak benar (setidaknya menurut logika berpikir penulis), tapi karena pintarnya orang yang ini memainkan logika, kita sering terkecoh dan "meng-amin-i" dan sependapat dengan apa yang dikatakannya.

Di dunia ini semuanya lengkap. Ada orang baik, ada orang jahat, ada siang ada malam, ada yang bekerja dengan tulus untuk kepentingan orang banyak, banyak yang bekerja demi kepentingan sendiri/ kelompok atau demi uang, ada yang jujur, ada yang pembohong, dan lain-lain.

Terkadang sulit melihat dengan jernih apakah orang tersebut tulus atau justru sedang memperalat kita (menghasut kita dengan cara memainkan logika sehingga kita terpedaya lalu ikut gerakan tersebut) yang sebenarnya semua ini demi kepentingan orang itu atau kelompoknya. Memang teramat sulit.

Misalkan saja dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah. Semua tahu keberadaan PKL sering menyebabkan kemacetan dan kesan kumuh bagi wajah perkotaan. Maka tugas pemerintah adalah menertibkan. Penulis gembira dengan munculnya beberapa pemimpin daerah yang bagus dalam menata PKL. Sebelumnya PKL hanya "digebukin" dan tak mau tahu mereka harus berjualan di mana, mau hidup dari apa, dan sebagainya.

Sekarang, PKL ditata (direlokasi, disediakan lapak yang layak,...). Wajah kota jadi indah, PKL tetap bisa hidup layak.

Memang kita harus berpikir jernih. Ketika gerakan penataan PKL, sering muncul orang-orang yang "membela PKL" lalu menyodorkan "fakta" dan mempermainkan logika berpikir kita.

Mengapa pemerintah begitu kejam? Pemerintah hanya berpihak kepada orang kaya/ pengusaha. PKL tak boleh jualan di depan mal, di depan toko di jalan utama, di trotoar. PKL diusir ke tempat yang jauh dan sepi pembeli. Mengapa PKL dikejar-kejar, dilarang berjualan, padahal PKL melakukan pekerjaan halal. Daripada mereka menjadi maling, pencopet, perampok, pengedar narkotba, bukankah lebih baik mereka jadi PKL, dan seterusnya.

Sekilas kita menangkap, memang benar pembelaan orang-orang ini terhadap PKL. Tapi kita sering lupa, semua orang punya hak, tapi sebelumnya harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Dan jangan lupa, hak Anda tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Contoh sederhana adalah Anda menyalakan radio dengan suara sekencang-kencangnya. ketika tetangga protes, Anda bisa membela diri, saya menyalakan radio di rumah saya, radio ini milik saya, saya beli dengan uang hasil keringat saya sendiri, bukan uang hasil korupsi, radio ini bukan hasil curian, mengapa tetangga sewot? Ini 'kan hak saya?

Tapi tahukah Anda, hak Anda itu melanggar hak orang lain untuk hidup tenang? Seperti juga dengan kasus PKL tadi. PKL boleh mencari nafkah, itu hak setiap orang. Tapi bolehkah PKL berdagang di trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki? Bolehkah PKL berjualan di depan toko atau mal? Bolehkah PKL mencari nafkah (itu hak asasi semua orang) dengan cara mengambil hak orang lain dan mengganggu kelancaran lalu lintas?

Mengapa pemerintah lebih membela pengusaha daripada PKL (rakyat kecil)? Bela dalam hal apa? Perjuangan perlu pengorbanan. Pengusaha beli tanah dengan lokasi strategis, membangun mal dengan biaya tak sedikit, ujungnya penyerapan tenaga kerja yang besar, memberi sumbangsih kepada negara dalam bentuk pajak yang besar, dan lain-lain. Apakah itu bukan hak mereka boleh berusaha dengan tenang? Mereka sudah melakukan hak (bayar pajak, mengurus IMB, dan lain-lain), lalu setelah selesai, mereka boleh melakukan usaha.

PKL ingin dapat lokasi strategis dan banyak pembeli, langsung jualan di depan toko/ mal. Kalau itu terjadi, bagaimana mal/ toko bisa bersaing? PKL hanya bayar uang keamanan (entah retribusi resmi dari pemerintah atau jatah preman), sementara pengusaha harus bayar pajak, listrik (AC, eskalator, lift, lampu, gaji karyawan, uang kebersihan, uang keamanan, gaji karyawan,...) yang semuanya tentu dibebankan ke harga jual barang. 

Lokasi baru untuk PKL sepi pembeli? Ya, semua perjuangan di awal memang berat. Anda sudah diberi fasilitas, kios gratis, lalu ada jalur transportasi ke sana, lama-lama juga akan ramai dan maju. Kita tak bisa ngotot membeli rumah kualitas real estate dengan segala fasilitas mewah (bebas banjir, lokasi strategis, keamanan 24 jam,...) dengan harga yang sama dengan harga rumah di kompleks perumahan biasa.

 * * * * *

Anda tahu bagaimana mahalnya harga barang di tempat wisata, bandara, restoran mewah, nite club,...? Anda masuk ke sana, Anda harus siap uang ekstra. Itu konsekuensi karena semua kemewahan dan fasilitas lebih di sana (termasuk sewa counter yang mahal), semua biaya itu akan dibebankan ke harga jual barang.

Itulah sebabnya di restoran, tempat wisata,... ada tulisan: Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. 

Dalam kasus PKL yang ditertibkan ini mirip dengan Anda masuk ke rumah makan mewah dengan membawa bekal dari rumah. Anda tanya, kalau cuci tangan di sini bayar berapa? "Gratis Pak" kata pelayan. Kalau tusuk gigi, tisu, air teh? "Gratis Pak" lanjut pelayan. Kalau ke toilet bayar berapa? "Gratis Pak" kata pelayan itu.

Nah...kalau begitu, saya minta air teh saja, saya sudah bawa bekal dari rumah. Anda bisa makan di meja dan kursi bagus, ruangan ber-AC, cuci tangan dengan sabun cair wangi, air bersih dari kran otomatis, mengeringkan tangan dengan tisu atau pengering tangan elekttronik, mengambil tusuk gigi dan tisu, ke toilet, bahkan sisa makanan Anda (bungkus nasi, tulang ayam,...) tinggalkan saja di meja, biar pelayan restoran yang akan membersihkannya. Semuanya GRATIS. Boleh seperti itu?

Atau Anda pedagang asongan, Anda masuk mal, tempat wisata, bandara, restoran mewah, nite club dan berjualan di sana. Jika Anda diusir, Anda teriak saja "Mencari nafkah itu hak asasi manusia. Mending saya jadi pedagang asongan daripada saya berbuat kriminal."

Ehm... logika berpikir kita terkadang bisa dimanipulasi "orang-orang pintar" yang memperalat kita untuk tujuan mereka (bukan membela kelompok tertentu) karena di balik itu ada kepentingan mereka sendiri.

Jangan mudah terpengaruh dengan provokasi hak asasi, daripada berbuat kriminal, dan hal lain, mari kita berpikir jernih. 

Ketika penulis menegur seorang Bapak yang merokok di ruang tunggu rumah sakit, ia juga berdalih, merokok itu hak asasi dia. "Ya sih..." itu memang dibeli dengan uang Anda sendiri, Anda yang hisap sendiri asapnya, tapi saya mohon, semua asap yang Anda hisap, jangan dikeluarkan lagi agar orang lain di sekitar Anda yang punya hak asasi menghirup udara segar tidak menghisap asap (racun) yang Anda keluarkan. 
0 Responses

Poskan Komentar

abcs