Copy paste berita dari Yahoo News
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah mengungkapkan insiden di KJRI Jeddah, Minggu sore, merupakan puncak dari akumulasi kemarahan buruh migran Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan secara memadai dan manusiawi.
Karena selama ini pelayanan yang diberikan pihak KBRI Ryadh maupun
KJRI Jeddah, hanya merupakan pelayanan di dalam gedung saja. "Jadi hanya
sebatas bagaimana orang diterbitkan dokumennya sudah sampai situ saja,"
ungkap Anis di kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Tetapi, imbuhnya, pelayanan di luar gedung KJRI dan KBRI, sama sekali
tidak ada pelayanan. "Bisa dibayangkan udara di atas 40 derajat celcius,
itu tidak ada tenda apa-apa. Jadi seperti berjemur orang untuk
mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)," ujarnya.
Selain itu, para TKI juga tidak mendapatkan suplai air minum dan
makanan serta tenaga selama berhari-hari mengantri di tengah terik
matahari di depan gedung KBRI maupun KJRI.
Apalagi, sejak Pemerintah Saudi memberikan kemudahan dengan
mengumumkan kebijakan amnesti bagi warga negara asing yang overstayer
atau kabur dari majian yang dimulai dari 11 Mei hingga 3 Juli 2013,
antrian sudah terjadi di KBRI maupun KJRI.
Karena itu, Migran CARE menolak pernyataan pihak KJRI Jeddah, bahwa
kebakaran itu terjadi karena ketidaksabaran untuk mengantri. "Itu tidak
benar. Ini murni karena puncak kemarahan atas kebobrokan pelayanan,"
tegas Anis.
Selain itu, kata dia, dalam menghadapi kebijakan amnesti dari
pemerintah Saudi Arabiah, pemerintah Indonesia menunjukkan adanya
kelambanan dan ketidakpastian untuk mengantisipasi puluhan ribu buruh
migran yang tengah memproses pemutihan dokumen di KJRI Jeddah.
"Insiden yang bermula dari ketidakpuasan ribuan buruh migran yang
mengantri di KJRI Jeddah yang tutup tidak melayani pengurusan dokumen.
Karena sedang memproses dokumen yang sudah masuk," tuturnya.
Karena itu, tegas dia, harus ada investigasi mengusut akar masalah
yang memicu kejadian itu. Bukan secara serampangan menyalahkan dan
mengkriminalisasi buruh migran yang mengekspresikan kemarahannya.
"Investigasi akar masalah insiden pembakaran di KJRI Jeddah yang
bersumber dari kelambanan dan ketidakseriusan perwakilan Indonesia dalam
pemrosesan dokumen amnesty," tegas dia.
Selain itu, Migran CARE juga menuntut agar segera dilakukan proses
pemutihan dokumen bagi seluruh buruh migran yang memerlukannya dengan
pelayanan prima dan tanpa diskriminasi dengan menambah SDM yang
memadai.
Lebih lanjut, perlu evaluasi kinerja KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh selama masa amnesty, terutama dalam pelayanan dokumen.
"Mendesak adanya keseriusan pemerintah pusat untuk men-support
terselenggaranya pelayanan pengurusan dokumen selama masa amnesty,"
katanya.
Sumber: Yahoo News
Catatan: Baca komentar (kecaman) para pembaca berita ini sehubungan dengan buruknya pelayanan publik/ birokrasi terhadap pahlawan devisa ini dengan cara klik links berikut: Yahoo News
Beberapa komentar pembaca:
(untuk memperbesar, silakan klik pada gambar)
Posting Komentar