"Pegawai Negeri Sipil tidak digaji" begitulah yang terlintas di benak penulis saat masih SD dulu. Mereka (PNS) mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan saat itu, ya seperti pedagang saat jual beli barang. Pikiran seperti ini muncul karena melihat dan mendengar orangtua mengurus dokumen apa pun harus bayar dan biayanya mahal (lebih dari biaya yang seharusnya). Itu info yang penulis dengar (hasil menguping pembicaraan orangtua) dan penulis menarik kesimpulan: PNS tidak dapat gaji.
Misalkan (ini hanya misalnya) buat KTP Rp 30.000 (sedangkan biaya semestinya Rp 5.000), dan selisihnya Rp 25.000 itulah PNS mendapatkan gaji mereka. Lain halnya dengan pegawai swasta yang menerima gaji sebulan sekali (bukan setiap hari seperti halnya pedagang dan PNS).
Lucu juga kalau ingat hal ini. Hingga dewasa, hal ini masih berlangsung (biaya mengurus dokumen lebih mahal daripada ketentuan atau yang secara ketentuan gratis, jadi tidak gratis di lapangan). Tentu saja sekarang logika berpikir penulis sudah beda, perbedaan biaya antara tarif resmi dengan kenyataan adalah korupsi.
Sekarang ini, mungkin sudah ada (belum bisa dikatakan banyak) perubahan yang terjadi di bidang birokrasi. Biaya yang dikenakan dan waktu penyelesaian sesuai prosedur. Dari pemberitaan di dunia maya, penulis tahu bahwa setidaknya di Solo dan Jakarta (di bawah pimpinan Jokowi), serta di Surabaya (di bawah pimpinan Ibu Risma Ttri Rismaharini) birokrasi sudah diperbaiki. Mungkin juga di daerah lain.
Semoga saja semakin hari, keadaan Indonesia semakin membaik. Pimpinan yang baik (jujur), tentu ingin korupsi diminimalisir (bahkan dihilangkan). Teknologi informasi berkembang begitu pesat. Semua warga bisa mengakses internet dari ponselnya, warga bisa akses langsung ke pimpinan tertinggi di daerahnya.
Semua info (biaya pengurusan dokumen, syarat yang diperlukan, waktu maksimal pembuatan) bisa dipajang di situs resmi pemerintahan, jika memang pimpinannya ingin daerahnya bersih dari korupsi. Untuk apa ada korupsi jika beliau sendiri (pimpinan) bersih dan tidak dapat setoran dari bawahan?
Sudah saatnya semua birokrasi dipangkas habis, layani masyarakat karena memang mereka digaji untuk itu. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus mempersulit rakyatnya?
Sudah saatnya pimpinan melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan yang dilakukan. Jangan hanya pasang slogan besar di kantornya: Jangan urus dokumen lewat calo, tapi praktik di lapangan, birokrasi yang dipersulit membuat yang mengurus frustasi hingga akhirnya menyerahkan pengurusan dokumen lewat calo (yang terkadang tidak lain adalah oknum di instansi yang bersangkutan sendiri, kalaupun pihak luar, tentu bekerja sama dengan oknum di instansi tersebut).
Slogan perlu dipasang besar-besar, tapi praktik yang sesuai slogan jauh lebih penting. Rasanya "hil yang mustahal" jika para pegawai instansi tidak tahu jika ada calo berkeliaran di sana. Calo ini sehari-hari berkeliaran di sana, hafal seluk beluk di sana, serta kenal dengan para pegawai di sana.
Jokowi yang jadi walikota dan gubernur pun tidak mengambil gajinya (memberi teladan), mengapa para PNS yang di bawahnya (juga di atasnya) yang sudah terima gaji dan segala fasilitas masih sibuk mengumpulkan uang tak halal untuk kantong pribadinya?
Posting Komentar